Pada akhir Juni 2025, pemerintah Kanada secara resmi memerintahkan Hikvision, raksasa produsen kamera pengawas asal Tiongkok, untuk menghentikan seluruh operasinya di Kanada. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Industri Kanada, Mélanie Joly, setelah melalui peninjauan keamanan nasional yang mendalam di bawah Investment Canada Act. Pemerintah menyimpulkan bahwa keberadaan Hikvision di Kanada “berpotensi membahayakan keamanan nasional,” meski tidak merinci secara publik ancaman spesifik yang dimaksud.

Selain menutup operasional Hikvision, pemerintah Kanada juga melarang seluruh departemen, lembaga, dan perusahaan milik negara untuk membeli atau menggunakan produk Hikvision. Sebuah audit juga dilakukan untuk memastikan perangkat lama Hikvision tidak lagi digunakan di lingkungan pemerintah.

Reaksi Tiongkok: Tuduhan Merusak Hubungan Dagang

Tiongkok merespons keras keputusan ini. Kementerian Perdagangan Tiongkok menuduh Kanada melakukan “generalization of national security” dan menyebut perintah penutupan ini sebagai tindakan yang “merusak” hubungan dagang kedua negara. Dalam pernyataan resminya, Beijing menegaskan bahwa langkah Kanada tidak hanya melanggar hak dan kepentingan sah perusahaan Tiongkok, tetapi juga “mengikis kepercayaan pelaku usaha kedua negara dan mengganggu kerja sama ekonomi dan perdagangan yang normal”.

“Tindakan ini tidak hanya merusak hak dan kepentingan sah perusahaan Tiongkok, tetapi juga mengganggu dan merusak kerja sama ekonomi dan perdagangan yang normal antara Tiongkok dan Kanada,” tegas Kementerian Perdagangan Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok menuntut Kanada untuk “segera memperbaiki kesalahan” dan mengancam akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan perusahaan Tiongkok. Beijing juga menuduh Ottawa menggunakan isu keamanan nasional sebagai dalih untuk menekan perusahaan teknologi Tiongkok secara tidak adil, serta mempolitisasi isu ekonomi dan perdagangan.

Argumen Kanada: Prioritas Keamanan Nasional

Dari sisi Kanada, keputusan ini diambil setelah peninjauan berlapis oleh komunitas intelijen dan keamanan nasional, yang menyimpulkan bahwa operasi Hikvision di Kanada berisiko terhadap keamanan nasional. Walaupun pemerintah tidak mempublikasikan bukti spesifik, langkah ini mengikuti tren global di mana negara-negara Barat semakin waspada terhadap potensi risiko keamanan dari produk teknologi asal Tiongkok, khususnya terkait ancaman spionase dan pengaruh negara asing.

Hikvision sendiri telah menghadapi pembatasan serupa di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, terutama karena tuduhan keterlibatan dalam pelanggaran HAM di Xinjiang serta dugaan penggunaan perangkatnya untuk pengawasan massal.

Respons Hikvision: Tuduhan Diskriminasi dan Kurangnya Transparansi

Hikvision secara terbuka menyatakan “sangat tidak setuju” dengan keputusan Kanada. Perusahaan menilai langkah ini tidak didasarkan pada bukti faktual, tidak adil secara prosedural, dan kurang transparan. Hikvision menegaskan bahwa selama proses peninjauan, mereka telah memberikan seluruh dokumen dan informasi yang diminta pemerintah Kanada, namun keputusan tetap dijatuhkan tanpa penjelasan rinci.

“Alih-alih mengevaluasi teknologi kami berdasarkan merit keamanan sibernya, keputusan ini tampaknya didorong oleh negara asal perusahaan induk, mencerminkan ketegangan geopolitik yang lebih luas dan bias yang tidak dapat dibenarkan terhadap perusahaan Tiongkok,” demikian pernyataan Hikvision.

Dampak Ekonomi dan Studi Kasus Perdagangan

Penutupan Hikvision di Kanada diperkirakan berdampak langsung pada rantai pasok industri keamanan dan teknologi di kedua negara. Hikvision adalah salah satu produsen kamera pengawas terbesar di dunia, dengan klien utama di sektor korporasi dan infrastruktur. Para analis menilai, langkah ini tidak hanya merugikan perusahaan Tiongkok, tetapi juga pemasok dan mitra bisnis Kanada yang selama ini bekerja sama dengan Hikvision.

Zhou Mi, peneliti di Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, menilai keputusan Kanada akan “berbalik merugikan,” karena mengganggu stabilitas rantai pasok global dan memperlambat inovasi teknologi di sektor keamanan. Selain itu, tindakan ini juga dapat menurunkan kepercayaan investor asing terhadap iklim bisnis Kanada, khususnya dari Tiongkok.

Konteks Geopolitik: Bukan Kasus Pertama

Langkah Kanada terhadap Hikvision bukanlah kasus tunggal. Sebelumnya, Kanada juga telah melarang penggunaan perangkat Huawei dan ZTE di jaringan 5G mereka, serta menutup operasi TikTok atas alasan serupa. Di Amerika Serikat, Hikvision masuk daftar hitam entitas sejak 2019, dengan larangan penggunaan produk di lingkungan pemerintah federal dan pemotongan akses ke teknologi Amerika.

Ketegangan diplomatik antara Kanada dan Tiongkok sendiri telah meningkat sejak kasus penahanan eksekutif Huawei, Meng Wanzhou, pada 2018 dan penahanan dua warga Kanada di Tiongkok sebagai balasan. Isu lain seperti dugaan campur tangan Tiongkok dalam pemilu Kanada dan tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang semakin memperkeruh hubungan bilateral.

Analisis: Masa Depan Hubungan Dagang dan Investasi

Keputusan Kanada menutup Hikvision menandai babak baru dalam dinamika perdagangan dan keamanan antara Barat dan Tiongkok. Tiongkok melihat langkah ini sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menahan laju ekspansi teknologi mereka di pasar global. Sementara Kanada dan sekutunya berargumen bahwa keamanan nasional harus menjadi prioritas di tengah meningkatnya risiko spionase dan pengaruh asing.

Dampak jangka panjangnya, menurut banyak analis, adalah meningkatnya fragmentasi pasar teknologi global dan memburuknya kepercayaan antara pelaku usaha kedua negara. Jika eskalasi berlanjut, bukan tidak mungkin Tiongkok akan mengambil langkah balasan yang bisa memengaruhi ekspor Kanada ke Tiongkok, investasi bilateral, hingga kerja sama riset dan inovasi.

Penutup: Tantangan dan Pilihan ke Depan

Kasus Hikvision menjadi cerminan dari dilema besar yang dihadapi negara-negara di era persaingan teknologi global: antara menjaga keamanan nasional dan mempertahankan keterbukaan ekonomi. Bagi pelaku usaha, ketidakpastian regulasi dan geopolitik akan menjadi tantangan utama dalam merancang strategi bisnis ke depan. Sementara bagi pemerintah, menjaga keseimbangan antara proteksi dan kolaborasi tetap menjadi ujian nyata dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran jangka panjang.