Tambang Nikel di Raja Ampat Langgar Hak Khalayak atas Area Sehat – Pencabutan permisi upaya tambang nikel di Raja Ampat.
Komisi Nasional Hak Asas Orang ataupun Komnas HAM memperhitungkan kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat, dahlia77 Papua Barat Energi, melanggar hak warga atas area hidup yang segar. Komnas HAM juga berencana turun ke Raja Ampat buat menyelidiki cara perizinan pertambangan sampai kehancuran area yang telah terjalin serta usaha pemulihannya.
Pimpinan Komnas HAM, Anis Anugerah, melaporkan grupnya membagikan minat yang sungguh- sungguh kepada kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat.“ Pertambangan nikel di Raja Ampat berlawanan dengan hak atas area hidup yang segar, serta tercantum dari pengerusakan area,” tutur ia di kantor Komnas HAM, Jumat( 13 atau 6 atau 2025).
Komnas HAM melaporkan keprihatinannya atas akibat area yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan di area yang diketahui selaku salah satu area dengan keragaman biologi laut paling tinggi di bumi.
Kehancuran area dampak pertambangan nikel bukan cuma mengecam ekosistem, namun pula melanggar hak- hak bawah warga, tercantum hak atas hidup yang segar.
Buat itu, Komnas HAM hendak mengirimkan regu buat melaksanakan kontrol langsung di posisi tambang dan berbahas dengan bermacam pihak terpaut, tercantum warga terdampak, penguasa wilayah, serta pihak industri tambang. Usaha ini dicoba buat menggali data global saat sebelum memastikan tahap sambungan.
Komisioner Analisis serta Riset Komnas HAM, Saurlin P Siagian berkata, kontrol ke Raja Ampat hendak diawali pada Selasa( 17 atau 6 atau 2025). Sepanjang seminggu, Komnas HAM hendak memeriksa situasi pertambangan, kehancuran area yang terjalin, serta usaha penyembuhan yang telah dicoba.
Penemuan sementara
Bersumber pada penemuan sedangkan Komnas HAM, dikenal kalau kegiatan pertambangan di Raja Ampat mengaitkan 5 industri yang mempunyai Permisi Upaya Pertambangan( IUP), serta terhambur di 6 pulau kecil yang sensitif dengan cara ekologis.
Kelima industri diartikan, ialah PT Gag Nikel, PT Karunia Surya Pratama, PT Nurham, PT Agung Raymond Bagak, serta PT Kawei Aman Mining. Kegiatan tambang di Pulau Gag dicoba oleh PT Gag Nikel; Pulau Kawei oleh PT Kawei Aman Mining; Pulau Manuran oleh PT Anugrah Surya Pratama; dan Pulau Batang Pele serta Pulau Manyaipu, keduanya oleh PT Mulya Raymond Bagak.
Dari 5 industri itu, 4 industri sudah mengawali kegiatan pertambangan, sebaliknya satu industri, ialah PT Nurham, belum melaksanakan aktivitas apapun di Pulau Waegeo.
Dalam rapat terbatas di adres Kepala negara Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin( 9 atau 6 atau 2025), penguasa sudah menyudahi mencabut 4 permisi upaya pertambangan ataupun IUP di Raja Ampat sebab teruji melaksanakan pelanggaran area. Keempat industri diartikan merupakan PT Kawei Aman Mining, PT Agung Raymond Bagak, PT Karunia Surya Pratama, serta PT Nurham.
Sedangkan satu industri, ialah PT Gag Nikel, senantiasa bekerja sebab ditaksir tidak melanggar serta terletak di luar area Geopark Raja Ampat.
Muncul dalam ratas itu Menteri Tenaga serta Pangkal Energi Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Area Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sekretaris Negeri Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Dewan menteri Teddy Alat Keagungan.
Walaupun sudah dicabut, Saurlin meneruskan, kehadiran kegiatan tambang ditaksir sudah mengakibatkan perkara sosial yang sungguh- sungguh.
“ Terdapatnya kegiatan pertambangan itu sudah membuktikan bentrokan mendatar antara warga yang menyangkal pertambangan dengan warga yang mensupport kegiatan pertambangan,” tuturnya.
Tidak hanya itu, bagi Delegasi Pimpinan Aspek Dalam& Komisioner Aduan Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo, walaupun usaha penguasa mencabut IUP ialah tahap positif mengarah proteksi area serta pelampiasan hak asas orang, namun usaha penguasa tidak bisa menyudahi di situ. Penguasa wajib mempertimbangkan usaha penyembuhan area yang telah cacat dampak tambang.
“ Opsi ini( pembatalan IUP) wajib diiringi dengan langkah- langkah aktual buat penyembuhan hak- hak masyarakat warga setempat, tercantum reklamasi serta restorasi area hidup di zona sisa tambang,” ucapnya.
Di luar itu, Prabianto memperhitungkan kegiatan pertambangan nikel di 6 pulau kecil di Raja Ampat berlawanan dengan konstitusi serta bermacam regulasi nasional dan global.
Beliau mengatakan, pengerusakan area hidup berlawanan dengan hak atas area hidup yang bagus serta segar begitu juga dipastikan oleh Artikel 28H Bagian 1 UUD 1945 serta Artikel 9 Hukum No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asas Orang.
Tidak hanya itu, 6 pulau kecil yang jadi posisi kegiatan pertambangan, tercantum Pulau Gag, Pulau Kawei, Manuran, Waegeo, Batang Pele, serta Manyaipu, tercantum dalam jenis pulau- pulau kecil yang sepatutnya dilindungi dari aktivitas ekstraktif.
“ Proteksi ini sudah diatur dalam Kesepakatan PBB mengenai Hukum Laut( UNCLOS 1982) serta Hukum No 27 Tahun 2007 mengenai Pengurusan Area Pantai serta Pulau- Pulau Kecil,” tutur ia.
Sokongan untuk Bareskrim
Dengan cara terpisah, badan Komisi III DPR dari Bagian Partai Kebangkitan Bangsa( PKB) Abdullah mensupport konsep Tubuh Reserse Pidana( Bareskrim) Polri menyelidiki asumsi perbuatan kejahatan dalam cara publikasi IUP di Raja Ampat, Papua Barat Energi. Baginya, penguatan hukum kepada aplikasi pertambangan yang diprediksi melanggar hukum amat berarti buat mencegah kelestarian area dan hak- hak warga adat di area itu.
“ Aku mensupport penuh usaha Bareskrim Polri buat mengusut berakhir asumsi pelanggaran dalam pemberian permisi tambang di Raja Ampat. Ini bukan cuma pertanyaan pelanggaran administratif, tetapi pula berpotensi menyangkut kejahatan penggelapan, peluluhlantahkan area, serta pelanggaran kepada hak warga adat,” ucapnya.
Beliau menegaskan, area Raja Ampat ialah salah satu ekosistem laut serta darat yang sangat banyak serta sensitif di bumi, alhasil seluruh kegiatan ekonomi di area itu wajib dicoba dengan cara tembus pandang, akuntabel, serta cocok dengan prinsip pembangunan berkepanjangan.
Abdullah pula memohon supaya Bareskrim tidak ragu mengecek semua pihak yang ikut serta dalam cara perizinan, bagus dari faktor penguasa wilayah, industri, ataupun administratur pusat yang mempunyai ketergantungan.
“ Tidak bisa terdapat kompromi kepada kebutuhan ekologis serta hukum. Apabila terdapat faktor kejahatan, wajib diproses cocok determinasi. DPR hendak lalu menjaga permasalahan ini,” tegasnya.
Abdullah juga berambisi pelacakan itu jadi momentum buat membenarkan aturan mengurus pertambangan di semua area Indonesia, supaya tidak lagi memunculkan bentrokan serta kehancuran area yang berkelanjutan.
Miliki Surat kabar Versi Spesial 60 tahun Setiap hari Kompas yang hendak bawa Kamu menyelami ekspedisi Indonesia sepanjang 60 tahun dalam 60 halaman—mulai dari 8 kepala negara, ekspedisi politik& hukum, hasil berolahraga, kemajuan ekonomi, seni sampai teknologi dari era ke era.
Nikmati pula berita mendalam, analitis khusus, serta visual yang memperkaya pengalaman membaca.
Pulau- pulau bagus di Raja Ampat, yang sepanjang ini diketahui selaku kayangan biodiversitas laut bumi, tengah mengalami bahaya sungguh- sungguh dari kegiatan pertambangan nikel. Beberapa badan warga awam serta pemerhati area melaporkan kalau kehadiran tambang nikel di area ini tidak cuma mengganggu ekosistem istimewa Raja Ampat, namun pula melanggar hak khalayak atas area hidup yang segar.
Pancaran penting tertuju pada kegiatan investigasi serta pemanfaatan tambang nikel oleh industri PT Karunia Tambang Pabrik( ATI), yang mendapat permisi upaya pertambangan di Pulau Kawe, salah satu pulau di kelompok Raja Ampat. Walaupun sudah terdapat keluhan keras dari masyarakat serta pembelaan hukum dari bermacam badan, cara pertambangan lalu berjalan.
Peluluhlantahkan Ekosistem Terumbu Karang serta Kehidupan Laut
Bagi hasil amatan WALHI Papua Barat serta Aliansi Simpan Raja Ampat, akibat pertambangan nikel telah nampak pada kehancuran area hutan serta pengendapan berat di perairan dekat. Pengendapan ini, yang berawal dari kegiatan awal tanah serta pengasingan kotoran tambang, mengecam terumbu karang dan lingkungan bermacam genus laut endemik.
“ Raja Ampat merupakan titik panas keragaman biologi laut bumi. Tiap kendala kepada ekosistem ini berakibat garis besar. Tambang nikel bawa lumpur, materi kimia, serta kemampuan curahan yang dapat menewaskan karang serta mencelakakan biota laut,” ucap Dokter. Rina Martha, periset ilmu lingkungan laut dari Universitas Papua, Jumat( 13 atau 6).
Dokter. Rina meningkatkan kalau area tambang terletak amat dekat dengan area pelestarian laut nasional, yang sepanjang ini dilindungi kencang buat membenarkan kelestarian biologi serta khasiat ekowisata berkepanjangan.
Hak Warga Adat Terabaikan
Tidak hanya kehancuran area, tambang nikel di Raja Ampat pula menimbulkan kontroversi terpaut hak- hak warga adat. Warga adat Kawe serta sebagian ahli lain yang berumah di pulau- pulau kecil di dekat posisi tambang melaporkan tidak sempat dilibatkan dengan cara berarti dalam cara perizinan.
“ Cara persetujuan tidak dicoba dengan cara leluasa, didasarkan pada data yang lumayan, serta tanpa titik berat— ini berlawanan dengan prinsip Gratis, Prior, and Informed Consent( FPIC),” kata Yustus Utama, figur adat dari Pulau Kawe.“ Kita dijanjikan keselamatan, tetapi yang kita amati malah tanah cacat serta laut terkontaminasi. Warga hidup dari alam. Jika alam cacat, gimana kita bertahan?”
Yustus pula mengantarkan kalau sebagian area keramat yang jadi bagian dari bukti diri adat kaum Kawe sudah digusur buat dijadikan jalur tambang.“ Makam kakek moyang kita dibongkar. Ini bukan cuma perkara area, tetapi pula penghinaan kepada derajat adat kita,” lanjutnya.
Penguasa ditaksir Abai
Sarana Area Hidup Indonesia( WALHI) Papua Barat mempersoalkan keras penguasa wilayah serta pusat yang ditaksir lebih mengutamakan pemodalan tambang dari proteksi area serta hak warga adat. Bagi Ketua WALHI Papua Barat, Arnold Walilo, publikasi permisi tambang nikel di area Raja Ampat merupakan wujud jelas dari pengabaian konstitusi.
“ Artikel 28H bagian( 1) UUD 1945 menjamin tiap orang berkuasa atas area hidup yang bagus serta segar. Negeri sepatutnya jadi penjaga, bukan penyedia peluluhlantahkan,” tutur Arnold.
Beliau pula menerangi terdapatnya gejala bentrokan kebutuhan dalam pemberian permisi upaya pertambangan pada PT ATI.“ Kita menciptakan akta AMDAL yang bermasalah, apalagi diprediksi copy- paste dari area lain, bukan analisa yang khusus kepada karakter Raja Ampat yang amat rentan,” tegasnya.
Usaha Hukum serta Dorongan Penutupan Tambang
Aliansi warga awam sudah menempuh rute hukum buat mengakhiri kegiatan pertambangan. Pada dini 2024, mereka mengajukan petisi ke Majelis hukum Aturan Upaya Negeri( PTUN) Jayapura, menuntut pembatalan permisi tambang yang dikeluarkan penguasa provinsi lebih dahulu.
Sedangkan cara hukum berjalan, unjuk rasa rukun serta kampanye alat lalu dicoba. Sokongan global pula mulai mengalir, mengenang Raja Ampat ialah area yang diakui bumi selaku Peninggalan Bumi Tidak Tercatat sebab kekayaan hayatinya.
Greenpeace Indonesia dalam pernyataannya mengatakan kalau tambang nikel di Raja Ampat merupakan“ ironi pembangunan berkepanjangan” yang digaungkan penguasa.“ Indonesia tidak dapat ucapan peralihan tenaga hijau di satu bagian, tetapi memusnahkan alat pernapasan lautnya sendiri di bagian lain,” catat Greenpeace.
Kemampuan Kehabisan Angka Ekowisata
Kehancuran area dampak tambang nikel pula mengecam zona pariwisata, yang sepanjang ini jadi harapan pemasukan wilayah. Raja Ampat diketahui selaku destinasi diving kategori bumi, dengan ribuan turis tiba tiap tahun buat menyelam di antara terumbu karang serta berenang bersama ikan pari manta.
Bagi informasi Biro Pariwisata Papua Barat Energi, semenjak mulai aktifnya tambang di Pulau Kawe pada 2023, terjalin penyusutan kunjungan turis sampai 30% di sebagian titik penyelaman dekat. Banyak operator darmawisata melaporkan kebingungan kepada pandangan Raja Ampat yang sepanjang ini dilindungi dengan kencang oleh komunitas lokal.
“ Satu film lumpur tambang tumpah ke laut dapat mengganggu advertensi pariwisata sepanjang bertahun- tahun,” ucap Alexander Manu, owner homestay serta operator selam di Waigeo. Beliau melaporkan, lebih bagus penguasa fokus menguatkan zona ekowisata yang teruji ramah area serta berplatform warga.
Jalur Mengarah Kesamarataan Ekologis
Saat ini, warga Raja Ampat serta para aktivis area menuntut tahap jelas dari penguasa: mencabut permisi tambang, memperbaiki kehancuran area, serta mengembalikan hak warga adat atas tanah serta laut mereka. Mereka pula menekan supaya Raja Ampat diresmikan selaku alam leluasa tambang lewat peraturan wilayah spesial.
“ Raja Ampat bukan buat ditambang, tetapi buat dilindungi,” jelas Yustus Utama.“ Jika negeri tidak muncul, kita hendak piket tanah ini dengan nyawa kita.”
Bahaya tambang nikel di Raja Ampat bukan semata- mata rumor lokal, melainkan refleksi dari pertarungan antara kebutuhan pabrik serta kesamarataan ekologis. Dalam mengalami darurat hawa serta kehancuran alam yang terus menjadi padat, kegagahan buat berpihak pada alam serta orang merupakan tes akhlak yang sebetulnya untuk bangsa ini.
