Serangan Israel ke Penjara Evin di Teheran pada 23 Juni 2025 menandai babak baru dalam eskalasi konflik antara Israel dan Iran. Namun, serangan ini tidak hanya berdampak pada hubungan kedua negara, melainkan juga menyeret kepentingan negara-negara lain, khususnya Prancis. Penjara Evin, yang dikenal sebagai salah satu penjara paling ketat di dunia dan sering menjadi lokasi penahanan tahanan politik serta warga asing, menjadi sasaran serangan yang memicu kecaman keras dari pemerintah Prancis. Dalam artikel ini, kita akan menelaah secara mendalam bagaimana Prancis merespons serangan tersebut, apa implikasinya bagi hubungan internasional, serta bagaimana peristiwa ini memperlihatkan tantangan kemanusiaan dan diplomasi di era konflik modern.

Latar Belakang Serangan dan Posisi Prancis

Penjara Evin bukanlah fasilitas sembarangan. Selain menampung tahanan politik Iran, penjara ini juga menjadi tempat penahanan beberapa warga negara asing, termasuk dua warga Prancis, Cecile Kohler dan Jacques Paris, yang ditangkap pada 2022 atas tuduhan spionase. Tuduhan ini dibantah oleh pemerintah Prancis, yang sejak awal telah berupaya melakukan intervensi diplomatik untuk membebaskan keduanya.

Ketika Israel melancarkan serangan ke fasilitas ini, Prancis langsung bereaksi keras. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyatakan bahwa serangan tersebut “tidak dapat diterima” dan secara langsung membahayakan warganya yang masih ditahan di Evin. Presiden Emmanuel Macron menegaskan bahwa serangan ke penjara tidak ada hubungannya dengan tujuan Israel untuk mencegah pengembangan senjata nuklir Iran, dan justru menempatkan nyawa warga sipil—termasuk warga asing—dalam bahaya.

Implikasi Kemanusiaan: Ancaman terhadap Tahanan dan Warga Asing

Serangan ke Penjara Evin menimbulkan kekhawatiran besar terkait keselamatan para tahanan. Video dan foto yang beredar menunjukkan kerusakan pada pintu masuk penjara, serta sejumlah bagian fasilitas lain, termasuk kantor kejaksaan dan pengadilan yang berada dalam kompleks tersebut. Keluarga tahanan Prancis, melalui Noemie Kohler, menyebut serangan itu sebagai tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab, karena menempatkan banyak tahanan dalam risiko besar.

Penjara Evin sendiri memiliki reputasi buruk dalam perlakuan terhadap tahanan, terutama tahanan politik dan warga asing. Laporan berbagai organisasi HAM menyebutkan adanya praktik penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Dengan adanya serangan militer, risiko terhadap keselamatan dan hak-hak dasar para tahanan semakin besar, apalagi akses konsuler dan bantuan hukum sering kali terbatas dalam situasi darurat seperti ini.

Perspektif Diplomasi: Prancis, Israel, dan Upaya Internasional

Respons Prancis tidak hanya berhenti pada kecaman. Pemerintah Prancis mendesak Israel untuk menghentikan semua serangan militer dan menyerukan agar jalur diplomasi dibuka kembali. Jean-Noel Barrot menegaskan bahwa “semua serangan harus dihentikan sekarang juga untuk membuka pintu bagi upaya diplomasi dan negosiasi”. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa aksi militer yang tidak terukur justru akan memperburuk krisis dan menutup peluang penyelesaian damai.

Selain itu, Prancis juga memanfaatkan jalur hukum internasional. Pada Mei 2025, Prancis telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional terhadap Iran terkait pelanggaran hak konsuler atas dua warganya yang ditahan. Namun, serangan Israel menambah kompleksitas kasus ini, karena kini keselamatan tahanan tidak hanya bergantung pada kebijakan Iran, tetapi juga pada dinamika konflik bersenjata yang melibatkan pihak ketiga.

Analisis: Serangan ke Penjara sebagai Titik Balik Strategi Militer Israel

Serangan ke Penjara Evin menandai perubahan signifikan dalam strategi militer Israel. Jika sebelumnya serangan lebih difokuskan pada fasilitas militer dan nuklir, kini Israel memperluas target ke infrastruktur sipil yang dianggap sebagai bagian dari sistem kekuasaan Iran. Langkah ini menimbulkan perdebatan etis dan hukum di tingkat internasional, karena menyerang fasilitas sipil yang menampung tahanan, termasuk warga asing, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional.

Pengacara keluarga tahanan Prancis bahkan menyebut serangan ini dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang jika terbukti bahwa penjara sengaja dijadikan target. Hal ini membuka ruang bagi penyelidikan lebih lanjut oleh lembaga-lembaga internasional, dan berpotensi memperburuk citra Israel di mata dunia.

Studi Kasus: Dampak Nyata bagi Warga Prancis di Iran

Cecile Kohler dan Jacques Paris telah ditahan di Iran sejak 2022, dan kasus mereka menjadi simbol ketegangan diplomatik antara Prancis dan Iran. Setelah serangan Israel, kekhawatiran keluarga dan pemerintah Prancis meningkat tajam. Meskipun Menteri Luar Negeri Prancis telah menerima konfirmasi dari pihak Iran bahwa kedua warga Prancis tersebut tidak terluka, keluarga mereka tetap menuntut bukti nyata dan akses konsuler segera.

Situasi ini memperlihatkan bagaimana konflik bersenjata dapat memperburuk nasib individu yang sudah berada dalam posisi rentan. Aksi militer yang tidak mempertimbangkan keselamatan warga sipil dan tahanan asing tidak hanya menimbulkan risiko kemanusiaan, tetapi juga dapat memperkeruh hubungan diplomatik dan memperpanjang krisis.

Kesimpulan: Pelajaran dan Langkah ke Depan

Serangan Israel ke Penjara Evin di Teheran telah memicu gelombang kecaman internasional, terutama dari Prancis yang merasa warganya langsung terancam. Peristiwa ini menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan tahanan dalam konflik bersenjata, serta perlunya semua pihak untuk mengedepankan jalur diplomasi daripada aksi militer yang berisiko tinggi.

Prancis telah menunjukkan sikap tegas dengan mengutuk serangan tersebut, mendesak penghentian kekerasan, dan memanfaatkan jalur hukum internasional untuk melindungi warganya. Langkah-langkah ini menjadi contoh praktik terbaik dalam diplomasi modern, di mana perlindungan warga negara dan penegakan hukum internasional harus menjadi prioritas utama.

Ke depan, komunitas internasional perlu memperkuat mekanisme perlindungan terhadap tahanan dan warga asing di zona konflik, serta memastikan bahwa setiap aksi militer mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter. Hanya dengan komitmen kolektif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan supremasi hukum, dunia dapat mencegah tragedi serupa terulang di masa mendatang.

“Semua serangan harus dihentikan sekarang juga untuk membuka pintu bagi upaya diplomasi dan negosiasi.”
— Jean-Noel Barrot, Menteri Luar Negeri Prancis

Dengan demikian, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dalam konflik modern, keselamatan manusia dan martabat kemanusiaan harus tetap menjadi prioritas di atas segala kepentingan politik dan militer.