Penilaian Pemekaran 1999 – 2014: DOB Tertatih- Tatih – Banyak wilayah hasil pemekaran yang susah bertumbuh. Wilayah benih juga terdampak.
Akad keselamatan serta mendekatkan jasa khalayak yang sering melatarbelakangi pemekaran wilayah pada rentang waktu 1999 sampai 2014 tidak menyambangi nampak bentuknya sampai saat ini. Setali 3 duit, situasi di wilayah benih pula tidak membuktikan kemajuan penting sehabis pemekaran. Hingga, ternyata membuka penangguhan pemekaran, gali77 penguasa dimohon buat fokus menyusun daerah- daerah bebas terkini.
Buat dikenal, pada rentang waktu 1999 sampai 2014 lahir 223 wilayah bebas terkini( DOB). Selang sebagian tahun sehabis rentang waktu berkembang suburnya pemekaran ini, Departemen Dalam Negara( Kemendagri) melaporkan 60 persen wilayah kandas bertumbuh. Banyaknya wilayah yang kemajuannya lelet ini juga nampak sampai 2021- 2022. Merujuk pada Informasi Penajaan Rezim Wilayah( LPPD) Kemendagri, paling tidak terdapat 181 kabupaten serta 34 kota yang kinerjanya terhitung kecil.
LPPD antara lain melingkupi capaian kemampuan penguasa wilayah( pemda), akuntabilitas kemampuan, serta aplikasi standar jasa minimun.
Walaupun banyak wilayah yang kinerjanya tidak melegakan, usulan pemekaran wilayah tidak mundur. Informasi Kemendagri membuktikan, keseluruhan telah terdapat 341 usulan wilayah pemekaran, 6 di antara lain jadi wilayah eksklusif serta 5 selaku wilayah independensi spesial.
Usulan pemekaran antara lain timbul dari Maluku Utara, semacam DOB Galela Loloda serta Kao Raya, yang mau mengembang dari Kabupaten Halmahera Utara. Kemudian, DOB Wasile yang mau” bebas” dari Halmahera Timur. Tidak hanya itu, DOB Obi serta Cacian Kayoa Kepulauan dari Halmahera Selatan, plus pemekaran Sofifi dari Kota Tidore Kepulauan.
Sementara itu, banyak DOB yang lahir pada dini era pemekaran kinerjanya sedang kecil. Provinsi Maluku Utara( Malut) yang mengembang dari Maluku pada 1999, misalnya, angka LPPD- nya amat kecil ataupun 1, 5 dari rasio 0- 5. Sedemikian itu pula Halmahera Barat( 1, 6) serta Kepulauan Sula( 1, 3).
Badan Badan Perwakilan Wilayah( DPD) dari Malut, Graal Taliawo, berkata, Selasa( 27 atau 5 atau 2025), kala daerah- daerah di Maluku Utara dimekarkan pada dini rentang waktu pemekaran, timbul impian perihal itu dapat mendekatkan jasa khalayak penguasa serta tingkatkan keselamatan warga. Terlebih dengan situasi Malut yang ialah wilayah kepulauan.
Tetapi, pemekaran yang terjalin kala itu dilihatnya tidak memikirkan keahlian wilayah buat berdiri sendiri. Tidak cuma itu, kala wilayah telah berdiri sendiri, pemda tidak menggunakan kewenangannya dengan bagus. Beliau memeragakan izin- izin pertambangan yang serampangan diserahkan alhasil akibatnya mudarat area serta warga.
Hingga, tidak bingung bila dikala ini banyak DOB yang tertatih- tatih buat bertumbuh. Prasarana, perhubungan, dan akses ke jasa bawah di sebagian DOB di Malut sedang jadi perkara. Berlatih dari situasi itu, bagi Graal, lebih bagus bila penguasa pusat fokus terlebih dahulu buat menyusun DOB yang terdapat dari membuat DOB yang terkini.
Kota Gunungsitoli di Sumatera Utara jadi ilustrasi lain. Dalam 2 tahun, 2021- 2022, angka LPPD- nya sedang berkutat pada jenis kecil sampai lagi. Sementara itu, wilayah yang terletak di Pulau Nias ini telah dimekarkan dari Kabupaten Nias pada 2008 ataupun 17 tahun dahulu.
Salah satu masyarakat Gunungsitoli, Yafaowoloo Gea, berkata, pemekaran tidak menghasilkan kemajuan yang penting buat perkembangan Gunungsitoli. Sampai saat ini daerahnya sedang berkutat dengan dilema prasarana bawah, semacam situasi jalur serta jembatan yang kurang baik, dilema pembelajaran serta kesehatan, sampai listrik yang sedang kerap mati.
Penggagas Yayasan Jelas Nias Ehowu ini pula mengatakan tidak bertumbuhnya perekonomian warga, sementara itu kemampuan semacam kelapa, karet, serta perikanan banyak. Perekonomian yang jalur di tempat membuat pembangunan Gunungsitoli sedang amat bertumpu pada APBN. Selaku cerminan, pada APBD Gunungsitoli 2024, pemasukan asli daerahnya cuma Rp 46, 97 miliyar ataupun 6, 1 persen dari keseluruhan pemasukan wilayah Rp 769, 38 miliyar. Beberapa besar yang lain ataupun sebesar Rp 704, 78 miliyar ataupun 91, 6 persen berawal dari APBN.
Wilayah induk
Tidak semata perkara sedang banyaknya DOB yang tertatih- tatih buat bertumbuh, dilema di wilayah benih juga tidak lalu buyar sehabis pemekaran. Perihal ini paling tidak nampak dari pemekaran Provinsi Papua. Pada 2003, Papua Barat dimekarkan dari Papua.
Tetapi, Papua selaku wilayah benih, angka LPPD- nya pada 2021 ataupun 2 dasawarsa sehabis pemekaran cuma 1, 08 ataupun masuk jenis amat kecil. Walaupun satu tahun berjarak LPPD Papua naik jadi 2, 23, LPPD Papua sedang masuk dalam jenis kecil. Ironisnya, Papua Barat pula sedang masuk jenis kecil evaluasi kinerjanya. Walaupun angkanya lebih bagus dari Papua, angka LPPD Papua Barat pada 2021- 2022 sedang masuk dalam jenis kecil.
Bila ditilik lebih jauh dari kemajuan Indikator Pembangunan Orang( IPM), tertatih- tatihnya Papua lebih jelas nampak. Tubuh Pusat Statistik menulis, pada 2022 IPM Papua 61, 39 persen, tidak bertambah penting dibanding pada 2012, dengan 55, 55 persen. IPM Papua pada 2022 seolah terabaikan satu dasawarsa dengan IPM di area barat Indonesia pada 2012, misalnya Jawa Barat( 67, 32 persen).
Kebingungan lebih besar saat ini mencuat sehabis pada 2022, Papua Barat serta Papua dimekarkan jadi 4 provinsi terkini, ialah 3 dari Papua( Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Selatan), serta satu lagi dari Papua Barat, ialah Papua Barat Energi. Provinsi Papua, misalnya, dapat kehabisan pangkal pemasukan dari zona pertambangan yang sepanjang ini jadi harapan untuk pemasukan asli daerahnya.
Walaupun begitu, Penjabat Sekretaris Wilayah Papua Suzana Wanggai memandang senantiasa terdapat kesempatan untuk Papua bertumbuh meski wilayahnya sudah dipecah- pecah oleh pemekaran. Pemprov Papua saat ini tengah menginventarisasi balik situasi SDM, spesialnya di lingkup Pemprov Papua. Dengan jumlah ASN yang lebih langsing, mereka didorong buat berakal mengoptimalkan sektor- sektor favorit Papua, semacam aspek pertanian, perikanan, serta pariwisata.
Bagi Pimpinan Program Riset Aministrasi Khalayak Universitas Burung dewata Abner H Bajari, Papua hadapi tantangan dalam penajaan rezim bertahun- tahun. Tantangan itu mulai dari situasi geografis, sosial adat, sampai kapasitas SDM.
Tidak cuma itu, sering kali birokrasi di Papua diisi oleh banyak orang yang kurang profesional ataupun cuma bermodal keakraban dengan para atasan.
Imbasnya, walaupun anggaran independensi spesial 20 tahun terakhir sudah menggapai ratusan triliun rupiah, hasilnya tidak penting buat memajukan Papua.
Kapasitas pajak rendah
Ketua Administrator Panitia Kontrol Penerapan Independensi Wilayah( KPPOD) Herman N Suparman memperhitungkan, tidak bertumbuhnya banyak DOB serta terdampaknya wilayah benih itu ialah buah dari pemekaran pada 1999- 2014 yang asal- asalan. Syarat- syarat pemekaran, semacam jumlah masyarakat minimun, keahlian ekonomi sampai kemampuan pangkal energi yang dapat diatur, sering takluk oleh kebutuhan politik.
Akhirnya, sehabis berdiri sendiri, pemda kesusahan meningkatkan daerahnya. Jasa khalayak juga tidak lebih bagus sehabis pemekaran. Perihal ini tidak membingungkan sebab merujuk pada amatan KPPOD, beberapa besar DOB belum mandiri dengan cara pajak ataupun sedang tergantung pada kucuran anggaran dari pusat.
Selaku ilustrasi, Provinsi Bangka Belitung, merujuk Denah Kapasitas Pajak pada Wilayah Bebas Terkini( DOB) Provinsi, Kabupaten, serta Kota Tahun 2024, perbandingan kapasitas pajak provinsi ini cuma 1, 651 serta masuk jenis kecil. Kapasitas pajak wilayah biangnya, ialah Sumatera Selatan, juga tidak terkait sangat jauh. Perbandingan kapasitas fiskalnya 1, 894 serta masuk jenis lagi.
Momentum 5 tahun ke depan dengan para atasan wilayah terkini hasil Penentuan Kepala Wilayah( Pilkada) 2024 dapat jadi peluang untuk wilayah, paling utama DOB, buat membenarkan diri.
Berbarengan dengan itu, penguasa pusat dapat menggodok lebih dalam 2 peraturan anak dari UU Pemda yang menata pertanyaan pemekaran wilayah, ialah Konsep Peraturan Penguasa( RPP) Penyusunan Wilayah serta RPP Konsep Besar Penyusunan Wilayah.
Jadi, dikala jadi PP serta aktif dijalani, wilayah yang kandas ingin tidak ingin hendak masuk list buat pencampuran,” ucap Herman. Dalam UU Pemda, diatur alternatif pencampuran wilayah dibuka bila terdapat perjanjian wilayah yang berhubungan ataupun hasil penilaian penguasa pusat.
Tidak cuma itu, bagi periset pakar penting Tubuh Studi serta Inovasi Nasional( BRIN) R Siti Zuhro, daerah- daerah pemekaran ini pula butuh pengawasan penguasa. Tetapi, guna ini yang dilihatnya belum dicoba dengan cara maksimum alhasil banyak wilayah yang kinerjanya sedang belum melegakan.
Penilaian serta asistensi dari penguasa pusat, lanjut Siti, butuh dicoba dalam mengestimasi kebekuan pembangunan serta jalannya rezim.
Penguasa pusat selaku korbinwas( koordinasi, pembinaan, pengawasan) wajib pula melaksanakan penilaian. Tetapi, penilaian ini sedang belum dicoba dengan benar- benar. Jika tidak dicoba, betul, mengarah terdapat pembiaran,”
Delegasi Menteri Dalam Negara Bima Arya berkata, grupnya menguasai banyaknya DOB yang tertatih- tatih buat bertumbuh. Perihal itu juga dipastikannya jadi minat penguasa pusat saat sebelum membuka keran pemekaran wilayah. Tidak hanya itu, situasi yang terdapat itu juga akan jadi atensi penguasa dikala menata kedua RPP terpaut pemekaran wilayah supaya ke depan tidak terdapat lagi DOB yang kandas bertumbuh.
Beliau pula menerangi ketergantungan wilayah pemekaran pada anggaran peruntukan dari pusat. Di bagian lain, pemasukan asli wilayah( PAD) yang terdapat sedang belum dapat berkontribusi dalam penuhi keinginan wilayah tiap- tiap. Sementara itu, independensi pajak ini ialah tujuan penting dari desentralisasi serta independensi wilayah. Perihal ini dapat terkabul bila wilayah dapat meningkatkan kemampuan wilayah alhasil jasa khalayak pula dapat maksimum.
Tetapi, yang terjalin dikala ini, belum dapat dibilang pemekaran ini setelah itu membagikan akibat penting kepada daerah- daerah, paling utama terpaut penguatan kapasitas pajak. Sementara itu, tujuan penting dari independensi serta desentralisasi itu yakni independensi pajak wilayah. Kita janganlah sempat kurang ingat di sana.
Semenjak masa pembaruan bergulir pada 1998, Indonesia merambah tahap desentralisasi yang diisyarati dengan pemberian wewenang dari pusat ke wilayah. Salah satu perwujudan dari antusias ini merupakan pemekaran area ataupun pembuatan Wilayah Independensi Terkini( DOB). Dari tahun 1999 sampai 2014, penguasa sudah membuat lebih dari 200 DOB, tercantum kabupaten, kota, serta provinsi terkini. Pemekaran ini lahir dari impian hendak pemerataan pembangunan, percepatan jasa khalayak, serta konkretisasi kesamarataan sosial. Tetapi, sehabis lebih dari satu dasawarsa, realisasi dari pemekaran ini tidak seluruhnya cocok impian. Banyak DOB malah tertatih- tatih dalam membuat kapasitas kelembagaan, prasarana, sampai keselamatan warga.
Kerangka Balik Pemekaran Wilayah
Pemekaran area sebaiknya jadi pemecahan atas kesenjangan pembangunan serta jasa. Dalam banyak permasalahan, harapan pemekaran timbul dari daerah- daerah yang merasa terbengkalai ataupun kurang dicermati oleh penguasa benih. Dorongan warga, golongan atas lokal, serta kedudukan bintang film politik ikut mendesak percepatan pembuatan DOB. Pada rentang waktu 1999–2014, desakan ini amat kokoh, terlebih dengan terdapatnya insentif berbentuk Anggaran Peruntukan Biasa( DAU) serta Anggaran Independensi Spesial.
Tetapi, kebijaksanaan pemekaran kerap kali tidak didasarkan pada amatan yang matang. Penilaian Departemen Dalam Negara( Kemendagri) membuktikan kalau beberapa besar DOB tidak penuhi patokan kesiapan administratif, teknis, serta raga. Perihal ini berdampak pada lambannya cara pembangunan serta rendahnya mutu jasa khalayak.
Kemampuan DOB: Di Antara Capaian serta Kegagalan
Dari hasil penilaian nasional kepada lebih dari 200 DOB yang tercipta sepanjang rentang waktu 1999–2014, cuma dekat 30 persen yang dikira sukses. Patokan kesuksesan mencakup perkembangan ekonomi, kenaikan IPM( Indikator Pembangunan Orang), keringanan jasa khalayak, serta independensi pajak. Lebihnya, dekat 70 persen DOB ditaksir kandas ataupun beku.
Kekalahan ini nampak dalam bermacam pandangan. Awal, banyak DOB belum mempunyai prasarana bawah yang mencukupi semacam jalur, listrik, air bersih, serta layanan kesehatan. Kedua, kapasitas pangkal energi orang di birokrasi lokal sedang kecil. Banyak kedudukan penting diisi oleh banyak orang yang tidak profesional ataupun rekrutmen yang tidak berplatform merit. Ketiga, ketergantungan pada anggaran memindahkan pusat amat besar. Independensi pajak kecil sebab PAD( Pemasukan Asli Wilayah) amat kecil.
Misalnya, di Provinsi Papua serta Papua Barat, sebagian DOB terkini semacam Kabupaten Mamberamo Raya serta Tambrauw mengalami tantangan berat dalam pengurusan perhitungan serta pembangunan prasarana. Situasi geografis yang susah diakses, keterbatasan daya kegiatan ahli, dan lemahnya aturan mengurus membuat daerah- daerah ini beranjak amat lelet.
Aspek Pemicu Tertatihnya DOB
Terdapat sebagian pemicu penting yang membuat banyak DOB berjalan tertatih- tatih:
Pemekaran yang Politis, Bukan Teknis
Banyak pemekaran didorong oleh golongan atas lokal untuk kebutuhan politik waktu pendek, bukan keinginan orang. Pembuatan DOB kerap kali jadi cetak biru politik menjelang pemilu, dengan janji- janji pembangunan yang belum pasti terealisasi.
Sedikitnya Pemograman serta Data
Tidak seluruh pemekaran didasarkan pada pemograman spasial, demografis, serta ekonomi yang matang. Antisipasi keinginan waktu jauh, tercantum keberlanjutan pajak, kerap diabaikan.
Kehabisan SDM serta Prasarana Awal
Banyak DOB tercipta tanpa kesiapan SDM yang lumayan, bagus dari bagian jumlah ataupun mutu. Tidak hanya itu, kantor rezim, sekolah, serta sarana kesehatan kerap kali tidak ada dikala DOB ditetapkan, menimbulkan jasa khalayak tertahan.
Ketergantungan Anggaran Pusat
Sebab PAD sedikit, banyak DOB cuma memercayakan DAU serta DAK. Kala gerakan anggaran pusat tersendat ataupun tidak bertambah penting, wilayah jadi beku serta tidak sanggup mendanai pembangunan dengan cara mandiri.
Akibat Sosial serta Ekonomi
Di balik kekalahan teknis serta administratif, pemekaran pula berakibat pada warga. Di sebagian tempat, pemekaran malah mengakibatkan bentrokan mendatar antara golongan warga yang membela serta anti. Terbentuknya gesekan dampak batasan area ataupun perampasan posisi bunda kota terkini jadi kemampuan bentrokan potensial.
Dengan cara ekonomi, tidak seluruh DOB sanggup menghasilkan perkembangan yang inklusif. Kerap kali, cuma sedikit golongan atas lokal yang menikmati profit dari proyek- proyek pembangunan. Kesenjangan juga senantiasa besar, apalagi kadangkala bertambah, paling utama antara wilayah perkotaan yang terkini bertumbuh dengan desa- desa yang sedang terasing.
Usaha Koreksi serta Moratorium
Menjawab suasana ini, penguasa semenjak 2014 sudah meresmikan penangguhan pemekaran. Tahap ini dicoba sembari menilai semua DOB yang telah terdapat. Penilaian dicoba bersumber pada penanda yang lebih kencang, tercantum kerasionalan pajak, mutu SDM, serta daya guna kelembagaan. Penangguhan pula bermaksud buat menghindari pemekaran yang cuma didorong oleh kebutuhan politik sedetik.
Sebagian program koreksi dicoba, semacam kenaikan kapasitas aparatur awam negeri di wilayah terkini, percepatan pembangunan prasarana bawah, serta penguatan sistem pengawasan dalam. Tetapi, tantangan senantiasa besar, paling utama sebab banyak DOB sedang belum dapat bebas dari ketergantungan pada pusat.
Kesimpulan: Penilaian buat Koreksi Era Depan
Penilaian kepada pemekaran area 1999–2014 membuktikan kalau antusias independensi wilayah tidak senantiasa searah dengan kesiapan teknis serta administratif. Banyak DOB berjalan tertatih- tatih sebab dilahirkan prematur, tanpa alas yang kokoh. Kebijaksanaan pemekaran sepatutnya tidak semata- mata jadi jawaban kepada titik berat politik, melainkan hasil dari pemograman yang menyeluruh serta membela pada orang.
Ke depan, pemekaran butuh dicoba dengan pendekatan berplatform informasi serta kebutuhan waktu jauh. Penguasa wajib membenarkan kalau tiap DOB yang dibangun mempunyai kemampuan bertumbuh dengan cara berkepanjangan serta sanggup tingkatkan keselamatan warga. Bila tidak, pemekaran cuma hendak jadi bobot terkini dalam sistem rezim wilayah.
2 dasawarsa lebih telah lalu semenjak gelombang besar pemekaran wilayah diawali di Indonesia. Antara tahun 1999 sampai 2014, terdaftar ratusan wilayah bebas terkini( DOB) lahir dari kandungan pembaruan, bawa impian hendak pemerataan pembangunan serta kenaikan keselamatan orang. Tetapi, sehabis demikian lama berjalan, impian itu tidak seluruhnya menjelma realitas. Banyak DOB malah tertatih- tatih melaksanakan cakra rezim, mengalami tantangan pajak, kelembagaan, sampai mutu jasa khalayak.
Pemekaran dalam Angka
Bersumber pada informasi Departemen Dalam Negara, rentang waktu 1999–2014 melahirkan 205 DOB, terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, serta 34 kota. Pemekaran ini terjalin dalam kondisi pembaruan serta desentralisasi, di mana wewenang penguasa pusat mulai dilimpahkan ke wilayah. Antusiasnya merupakan mendekatkan jasa pada warga dan memotong kaitan birokrasi yang sepanjang Sistem Terkini sangat terkonsentrasi di Jakarta.
Tetapi, penilaian global yang dicoba penguasa lewat Tubuh Riset serta Pengembangan Kemendagri membuktikan kalau lebih dari 70 persen DOB hasil pemekaran terkategori belum sukses. Patokan kesuksesan ditaksir dari keahlian pajak, kemampuan jasa khalayak, kelembagaan rezim, serta keselamatan warga.
Realita di Alun- alun: Prasarana serta SDM Sedang Lemah
Salah satu penemuan berarti dalam penilaian itu merupakan lemahnya prasarana bawah serta sedikitnya pangkal energi orang yang profesional di DOB. Banyak wilayah terkini belum mempunyai kantor rezim yang pantas, sistem jasa khalayak yang berdaya guna, ataupun daya ASN yang mencukupi.
Ilustrasinya merupakan Kabupaten Tambrauw di Papua Barat, yang dimekarkan pada 2008. Sepanjang bertahun- tahun, kantor bupati bekerja di gedung semi permanen. Listrik serta jaringan komunikasi tidak normal, sedangkan pemindahan ke sebagian area cuma dapat ditempuh dengan perahu ataupun jalur tanah yang susah dilewati.
“ Kita kekurangan guru, daya kesehatan, serta karyawan administrasi. Banyak yang sungkan ditempatkan sebab area susah serta bantuan sedikit,” ucap Sekretaris Wilayah Tambrauw dalam tanya jawab dengan alat lokal.
Ketergantungan pada Anggaran Transfer
Kelemahan lain merupakan tingginya ketergantungan DOB kepada anggaran memindahkan dari pusat, spesialnya Anggaran Peruntukan Biasa( DAU) serta Anggaran Peruntukan Spesial( DAK). Pada umumnya partisipasi PAD( Pemasukan Asli Wilayah) DOB cuma 5–10 persen kepada keseluruhan APBD. Maksudnya, nyaris semua aktivitas rezim serta pembangunan dibiayai dari pusat.
Perihal ini memantulkan rendahnya kapasitas ekonomi lokal serta lemahnya keahlian wilayah dalam menggali kemampuan pemasukan. Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur, misalnya, cuma sanggup menciptakan PAD dekat Rp12 miliyar per tahun dari zona pungutan serta perizinan, sedangkan berbelanja wilayah menggapai Rp800 miliyar.
“ Dengan cara teknis serta administratif, pemekaran belum dibarengi dengan pemograman ekonomi yang matang,” tutur Djohermansyah Djohan, Guru Besar IPDN serta mantan Dirjen Independensi Wilayah.
Pemekaran Berplatform Kebutuhan Elit?
Kritik runcing pula tiba dari golongan akademisi serta penggerak antikorupsi. Banyak yang memperhitungkan pemekaran dalam rentang waktu 1999–2014 bukan didasarkan pada keinginan riil warga, melainkan pada perhitungan politik elit lokal serta nasional. Cara pemekaran sering diwarnai oleh lobi- lobi politik serta janji- janji kedudukan.
“ Banyak DOB timbul sebab desakan elit politik yang mau meluaskan akibat serta membuka akses kepada pangkal energi wilayah,” ucap Bivitri Susanti, pengamat hukum aturan negeri dari STHI Jentera.“ Akhirnya, kala wilayah tercipta, fokusnya bukan jasa, tetapi perampasan posisi serta perhitungan.”
Kejadian ini tidak tidak sering berakhir pada bentrokan dalam di DOB, semacam perampasan posisi bunda kota, dualisme kepemimpinan, sampai aplikasi penggelapan yang gempar. Beberapa kepala wilayah hasil pemekaran apalagi tertarik permasalahan hukum sebab penyalahgunaan anggaran independensi.
Penangguhan Pemekaran
Menjawab situasi itu, penguasa pusat lewat Peraturan Penguasa No 78 Tahun 2007 serta Ketetapan Kepala negara pada 2014 memutuskan penangguhan pemekaran wilayah. Tujuannya merupakan mengakhiri sedangkan usulan pemekaran serta menilai kesuksesan daerah- daerah yang sudah dimekarkan.
Sampai dikala ini, lebih dari 300 usulan DOB sedang terhalang di meja penguasa pusat, menunggu awal keran pemekaran terkini. Penilaian DOB eksisting jadi ketentuan telak buat meneruskan cara itu.
Bagi Mendagri Tito Karnavian, penangguhan belum hendak dicabut dalam durasi dekat.“ Kita wajib yakinkan dahulu wilayah yang telah terdapat sanggup mandiri serta membagikan jasa yang maksimal,” tuturnya dalam rapat kegiatan dengan DPR tahun kemudian.
Impian serta Jalur Keluar
Walaupun banyak mengalami tantangan, pemekaran tidaklah kebijaksanaan yang seluruhnya kandas. Sebagian DOB membuktikan kemajuan positif, semacam Kota Sorong di Papua Barat serta Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah, yang sukses memesatkan pembangunan serta jasa khalayak lewat inovasi serta kerja sama.
Kunci kesuksesan, bagi para ahli, merupakan pemograman yang matang, keikutsertaan warga, penguatan SDM, serta aturan mengurus rezim yang bersih serta tembus pandang.
“ Pemekaran sepatutnya bukan semata- mata menggandakan bentuk, tetapi menguatkan guna rezim lokal. Kita butuh perbaiki konsep kebijaksanaan, bukan mengakhiri pemekaran selamanya,” ucap Robert Endi Jaweng, Ketua Administrator KPPOD.
Dalam durasi dekat, Kemendagri berencana melengkapi penanda penilaian DOB serta mendesak program pembinaan wilayah pinggiran dan terabaikan. Ini diharapkan bisa menguatkan pondasi DOB supaya tidak lalu berjalan tertatih- tatih.
Penutup
2 puluh 5 tahun semenjak pembaruan, pemekaran wilayah sudah berikan pelajaran berarti untuk Indonesia: desentralisasi bukan cuma pertanyaan pemindahan wewenang, namun pula pertanyaan kesiapan kelembagaan serta keahlian teknokrasi lokal. Supaya DOB tidak lalu tertatih- tatih, butuh keinginan politik serta pembaruan kebijaksanaan yang global. Tanpa itu, pemekaran cuma hendak menaikkan bobot pajak serta membagi atensi tanpa hasil jelas untuk orang.
