PBB Tolak Bergabung dengan Badan Bantuan AS untuk Gaz – PBB menolak bergabung dengan badan bantuan Gaza bentukan AS. Para Pejabat PBB
Kepala Badan Bantuan PBB Tom Fletcher menegaskan, pihaknya menolak rencana bantuan kemanusiaan Amerika Serikat untuk Gaza, Jumat (16/5/2025). Fletcher menegaskan dahlia77, PBB sudah siap membagikan 160.000 peti bantuan kemanusiaan saat ini untuk dibagikan di Gaza. Masalahnya, militer Israel terus mengepung Gaza dan menutup akses bagi bantuan kemanusiaan masuk sejak 2 Maret 2025.
Menurut Hukum Humanitarian Internasional, sebagaimana dicantumkan laman Human Rights Watch, 18 Desember 2023, menggunakan kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan seperti yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, Palestina, adalah kejahatan perang.
Bagi yang mendukung pembagian bantuan, mari jangan membuang waktu. Kita (PBB) sudah mempunyai rencana,” kata Fletcher dalam keterangan tertulis setelah Israel selama 75 hari menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan. Bantuan berupa makanan, air bersih, obat–obatan dan berbagai kebutuhan dasar tersebut sangat dibutuhkan di Jalur Gaza yang kini dihuni hampir dua juta jiwa pengungsi.
Di tempat terpisah, Presiden AS Donald Trump berkomentar, Jumat, banyak warga kelaparan di Jalur Gaza. Sebuah lembaga kemanusiaan memperkirakan, setengah juta orang di Gaza menderita kelaparan atau 25 persen dari total penduduk di daerah yang telah dihancurkan militer Israel dalam perang sejak serangan Hamas ke Israel tanggal 7 Oktober 2023.
Pihak Israel menuduh Hamas mencuri bantuan kemanusiaan yang masuk ke Jalur Gaza. Hamas menolak keras tuduhan tersebut. Hamas adalah pemerintahan de facto di Jalur Gaza dan mendapat dukungan rakyat Palestina.
Bantuan Versi AS
Rencana bantuan alternatif bagi Gaza yang diajukan Amerika Serikat melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza direncanakan mulai bekerja di Jalur Gaza pada akhir Mei. PBB menolak terlibat dalam kegiatan tersebut karena dinilai tidak netral dan mandiri. Fletcher menyatakan ada 9.000 truk pengangkut bantuan PBB sudah siap memasuki Jalur Gaza kapan saja akses masuk diberikan.
Adapun langkah sepihak AS tersebut didukung kontraktor keamanan bersenjata AS dan perusahaan logistik dan transportasi AS ke titik aman di Gaza. Namun, tidak dijelaskan bagaimana Yayasan Kemanusiaan Gaza tersebut dibiayai pihak AS.
Pada saat sama, AS terus membantu kebutuhan militer Israel yang menggempur Gaza dan Tepi Barat.
Yayasan Kemanusiaan Gaza telah meminta kepada Israel untuk mengizinkan akses bagi bantuan kemanusiaan PBB dan lembaga lain melanjutkan operasi kemanusiaan di Gaza hingga lembaga buatan AS tersebut siap bekerja. “Ini penting demi meringankan penderitaan warga saat ini,” kata Yayasan Kemanusiaan Gaza dalam keterangan tertulis.
Israel secara khusus menjanjikan yayasan bentukan AS tersebut dapat segera menyalurkan bantuan. Namun, Misi Tetap Israel di PBB menolak memberikan keterangan resmi terkait hal itu, Jumat.
Genosida Gaza
Kepala Komisioner HAM PBB Volker Turk mengatakan, serangan militer Israel di Gaza sudah masuk kategori pemusnahan etnis (genosida) yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. “Serangan bom terakhir ini dan tindakan menghalangi bantuan kemanusiaan adalah upaya menghabisi nyawa penduduk Jalur Gaza. Itu melawan Hukum Internasional dan mengarah pada pemusnahan etnis,” kata Volker Turk dalam keterangan tertulis.
Pemusnahan etnis atau genosida pernah dialami oleh Etnis Yahudi di Eropa semasa Perang Dunia II di masa kekuasaan Nazi Jerman (1939 – 1945). Setelah Perang Dunia II, sebagian Yahudi penyintas perang hijrah ke Palestina dan mengambil alih tanah warga dengan mengusir 90 persen penduduk Palestina pada Mei 1948 yang dikenal sebagai peristiwa Nakba (Bencana).
Setelah gencatan senjata dua bulan Israel – Hamas diakhiri secara sepihak oleh Israel, blokade total dilakukan di Jalur Gaza. Berbagai lembaga kemanusiaan tidak bisa mengirimkan bantuan yang dibutuhkan warga Gaza yang nyaris seluruhnya menjadi pengungsi karena hunian mereka hancur dibombardir Israel.
Media Israel melaporkan, Jumat, pihak militer (Tzahal) telah meningkatkan serangan di Gaza setelah Pemerintah Israel menyetujui rencana menguasai wilayah Palestina tersebut pada awal Mei.
Volker Turk secara tegas meminta Israel menghentikan serangan dan negara ketiga ikut menekan Israel dan tidak melibatkan diri termasuk dalam memberikan dukungan perlengkapan militer.
Kita harus menghentikan kegilaan ini. Warga harus hidup di tenda – tenda yang juga jadi sasaran dan mereka dibuat kelaparan,” kata Turk tegas.
Layanan medis di Gaza semakin hancur akibat serangan Israel ke sejumlah rumah sakit yang tersisa.
Serangan Israel sejak tanggal 18 Maret 2025 hingga kemarin telah menambah korban jiwa 2.876 orang. Total korban jiwa di Gaza sudah melampaui 53.000 orang dan didominasi perempuan dan anak – anak.
Berbagai tayangan Al Jazeera +. TRT Turki, dan Middle East Eye memperlihatkan berbagai serangan seperti pengeboman tenda pengungsi, kekerasan terhadap warga sipil, pengusiran pasien rumah sakit dan lain – lain yang dilakukan Tzahal terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.
Volker Turk juga mengingatkan dalam pekan ini saja, Israel telah menyerang dua rumah sakit di Khan Younis, Gaza selatan, yakni RS Nasser dan RS Eropa. RS Eropa berhenti beroperasi akibat serbuan Tzahal. “Rumah sakit itu dilindungi hukum internasional dan tidak boleh diserang,” kata Turk.
Sanggahan Israel
Wakil Tetap Israel di PBB, Danny Danon murka atas keterangan Tom Fletcher di depan Dewan Keamanan soal genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza. Dalam surat kepada Fletcher, Jumat, Danny Danon menuduh pejabat PBB itu melakukan drama politik dan menuduh Israel.
Anda terlalu lancang sebagai pejabat PBB di depan Dewan Keamanan menuduh adanya genosida tanpa diberi mandat untuk itu. Itu sangat tidak tepat dan tidak bertanggungjawab yang menghancurkan posisi netral anda,” tulis Danon.
Juru Bicara Fletcher belum menanggapi permintaan tanggapan media tentang adanya surat sanggahan Danny Danon tersebut. (Reuters/AFP)
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak tawaran Amerika Serikat untuk bergabung dalam badan bantuan internasional baru yang dibentuk Washington untuk mengoordinasikan distribusi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Penolakan ini mempertegas ketegangan yang terus berlangsung antara lembaga internasional dan kekuatan besar dunia soal penanganan krisis kemanusiaan akibat konflik berkepanjangan di wilayah Palestina tersebut.
Badan bantuan baru yang diumumkan oleh Gedung Putih pekan lalu itu bernama International Gaza Relief Coordination Group (IGRCG), dan diklaim bertujuan mempercepat serta memperluas distribusi bantuan ke Gaza, yang sejak Oktober 2023 dilanda kehancuran akibat perang antara Israel dan Hamas.
Namun, PBB menyatakan bahwa struktur dan pendekatan IGRCG tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang selama ini dipegang teguh oleh lembaga tersebut.
Penolakan Resmi PBB
Dalam konferensi pers di Markas Besar PBB di New York, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stéphane Dujarric, menyampaikan bahwa Sekjen António Guterres telah memutuskan untuk tidak melibatkan PBB dalam IGRCG. Ia menegaskan bahwa koordinasi bantuan kemanusiaan di Gaza sudah dijalankan oleh badan-badan PBB yang memiliki pengalaman dan kapasitas, terutama oleh United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dan Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).
“Kami menghargai setiap inisiatif yang bertujuan menyelamatkan nyawa dan mengurangi penderitaan rakyat Palestina. Namun, struktur bantuan harus tetap netral, independen, dan berdasarkan kebutuhan. Kami khawatir bahwa badan ini tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar tersebut,” ujar Dujarric.
Ia menambahkan bahwa PBB telah mengalami berbagai tantangan di lapangan, termasuk pembatasan dari militer Israel, kehancuran infrastruktur, dan kelangkaan bahan pangan dan medis. Karena itu, penguatan kapasitas badan-badan PBB yang sudah bekerja di Gaza lebih dibutuhkan ketimbang pembentukan badan baru yang justru bisa memperumit koordinasi.
Tanggapan Amerika Serikat
Pemerintah AS melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyatakan “kecewa” atas keputusan PBB tersebut. Ia mengatakan bahwa IGRCG dirancang sebagai respons terhadap kelambanan dan ketidakefektifan distribusi bantuan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir.
“Kami percaya IGRCG bisa menjadi pelengkap, bukan pengganti, kerja-kerja badan internasional. Tujuan kami adalah mempercepat proses. Terlalu banyak nyawa yang hilang karena bantuan tidak sampai tepat waktu,” ujar Blinken dalam wawancara di Washington.
Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS, IGRCG telah mengajak negara-negara mitra seperti Inggris, Jerman, Mesir, dan Uni Emirat Arab untuk berpartisipasi. Amerika juga menempatkan perwakilan militer dan kemanusiaannya di Siprus untuk memantau jalur pengiriman laut menuju Gaza.
Kritik dan Kekhawatiran
Penolakan PBB ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) dan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB yang menilai AS sedang mencoba meminggirkan lembaga-lembaga multilateral dengan membentuk struktur paralel.
Direktur Human Rights Watch untuk Timur Tengah, Lama Fakih, mengatakan bahwa pembentukan badan bantuan yang dipimpin negara-negara tertentu berisiko menyalahgunakan bantuan sebagai alat politik.
“Bantuan kemanusiaan tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan geopolitik. Ketika AS membuat badan semacam ini, ada kekhawatiran bahwa distribusinya bisa dipolitisasi, dan itu berbahaya,” ujarnya.
Senada, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, menyebut IGRCG sebagai “badan bayangan” yang mencerminkan ketidakpercayaan AS terhadap PBB. Sementara itu, Duta Besar China Zhang Jun menyatakan bahwa jalur bantuan harus tetap di bawah koordinasi PBB yang dianggap netral dan sah secara internasional.
Situasi di Lapangan Semakin Parah
Kondisi kemanusiaan di Gaza kian memburuk. Data terbaru dari OCHA menyebutkan lebih dari 70% penduduk Gaza kini mengalami kelaparan akut, dan lebih dari 1 juta orang kehilangan tempat tinggal. Serangan udara Israel yang terus berlangsung memperparah krisis, sementara perbatasan masih tertutup untuk akses penuh bantuan kemanusiaan.
Direktur UNRWA, Philippe Lazzarini, mengungkapkan bahwa staf dan relawan mereka terus menjadi sasaran kekerasan. “Kami kekurangan bahan bakar, obat-obatan, dan makanan. Tapi kami tidak kekurangan tekad. Yang kami butuhkan adalah akses dan dukungan, bukan struktur baru yang bisa menimbulkan duplikasi atau kebingungan,” tegasnya.
Upaya Diplomatik Lanjut
Meski menolak bergabung, PBB menyatakan terbuka untuk berdialog dengan pihak AS guna menyelaraskan upaya. Sekjen Guterres dijadwalkan bertemu dengan Blinken di sela-sela pertemuan Majelis Umum mendatang untuk membahas isu Gaza dan kemungkinan kerja sama yang tetap menghormati mandat lembaga internasional.
Sementara itu, sejumlah negara seperti Norwegia dan Kanada juga menyuarakan pentingnya mempertahankan koordinasi melalui PBB. Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, menyatakan bahwa “lembaga kemanusiaan seharusnya tidak menjadi ajang pertarungan pengaruh.”
Kesimpulan
Penolakan PBB terhadap IGRCG mencerminkan ketegangan yang lebih besar antara pendekatan multilateral dan unilateral dalam menangani krisis global. Meskipun AS mengklaim ingin mempercepat bantuan, pembentukan badan paralel dinilai bisa mengancam prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan menyebabkan fragmentasi dalam respons internasional.
Sementara itu, rakyat Gaza terus menderita di tengah perebutan arah dan kendali atas jalur bantuan. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda signifikan bahwa distribusi bantuan akan membaik, kecuali ada terobosan diplomatik yang nyata antara negara-negara donor, otoritas lokal, dan lembaga internasional.
Jika Anda memerlukan versi artikel ini untuk dipublikasikan di media tertentu (misalnya format berita cetak atau daring), atau ingin tambahan infografik/ilustrasi pendukung, saya siap membantu menyesuaikannya.
