Pada akhir Juni 2025, dunia internasional menyaksikan sebuah momen bersejarah ketika Amerika Serikat (AS) berhasil memediasi kesepakatan damai antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda, dua negara yang telah lama terlibat konflik bersenjata di wilayah timur DRC. Kesepakatan ini ditandatangani di Washington D.C., di bawah sorotan Presiden Donald Trump, yang secara terbuka menyatakan bahwa perjanjian ini bukan hanya tentang perdamaian, tetapi juga membuka pintu bagi akses AS terhadap sumber daya mineral kritis di kawasan tersebut.

Artikel ini akan membedah secara sistematis latar belakang, isi, dan implikasi kesepakatan tersebut, dengan penekanan pada dorongan kepentingan ekonomi AS di balik diplomasi perdamaian. Analisis ini didasarkan pada data terbaru, teori diplomasi dan ekonomi politik internasional, serta praktik terbaik dalam penyelesaian konflik dan pengelolaan sumber daya alam.

Latar Belakang Konflik dan Kedatangan Mediasi Amerika Serikat

Konflik di timur DRC telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade, menewaskan jutaan jiwa dan menyebabkan jutaan lainnya mengungsi. Konflik ini dipicu oleh persaingan atas kendali sumber daya mineral, terutama kobalt, lithium, coltan, dan emas, yang sangat vital bagi industri teknologi global. Kelompok bersenjata, terutama M23 yang diduga didukung Rwanda, telah menguasai wilayah-wilayah strategis di timur DRC, memperparah instabilitas dan krisis kemanusiaan.

Sebelumnya, berbagai upaya perdamaian melalui inisiatif regional dan internasional, seperti proses Nairobi dan Luanda, belum membuahkan hasil signifikan. Pada Februari 2025, Presiden DRC Félix Tshisekedi secara resmi mengundang pemerintahan Trump untuk memediasi konflik, dengan harapan mendapatkan dukungan keamanan dan investasi ekonomi dari AS. Mediasi ini dianggap sebagai peluang untuk mengakhiri kekerasan dan membuka akses terhadap mineral kritis yang sangat dibutuhkan oleh industri teknologi dan pertahanan AS.

Isi dan Mekanisme Kesepakatan Damai

Kesepakatan damai yang ditandatangani di Washington pada 27 Juni 2025 berisi beberapa poin utama: penghormatan terhadap integritas teritorial, penghentian permusuhan, pelucutan senjata dan integrasi kelompok bersenjata non-negara, serta fasilitasi pemulangan pengungsi dan akses kemanusiaan. Selain itu, kesepakatan ini juga membuka peluang bagi investasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur di kawasan, terutama melalui proyek seperti Lobito Corridor yang menghubungkan DRC ke pelabuhan di Angola, dengan dukungan dana AS senilai miliaran dolar.

Namun, kelemahan utama dari kesepakatan ini adalah absennya keterlibatan langsung kelompok bersenjata utama, seperti M23, dalam proses negosiasi. Kelompok ini menyatakan bahwa mereka hanya akan berpartisipasi dalam proses perdamaian yang sedang berlangsung di Doha, Qatar. Hal ini menimbulkan skeptisisme terhadap efektivitas kesepakatan dalam jangka panjang.

Dorongan Kepentingan Sumber Daya AS

Presiden Trump secara terbuka menyatakan bahwa kesepakatan ini memberikan “banyak hak atas mineral” kepada AS, sebuah klaim yang mencerminkan dorongan utama di balik diplomasi perdamaian ini. Pemerintah AS memang telah lama berupaya mengamankan akses terhadap mineral kritis di DRC, yang sangat penting bagi produksi baterai, chip, dan perangkat teknologi lainnya. Dominasi China di sektor ini selama bertahun-tahun telah memicu kekhawatiran di Washington, sehingga upaya terbaru ini juga dimaksudkan untuk menandingi pengaruh Beijing di Afrika.

Selain itu, kesepakatan ini juga membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di sektor pertambangan dan infrastruktur di DRC dan Rwanda. Pemerintah AS telah mengalokasikan dana besar untuk proyek infrastruktur, seperti Lobito Corridor, yang bertujuan memudahkan ekspor mineral dari DRC ke pasar global. Dalam konteks ini, diplomasi perdamaian menjadi instrumen untuk memperkuat posisi ekonomi dan strategis AS di kawasan.

Analisis Teori dan Praktik Terbaik

Dalam teori ekonomi politik internasional, diplomasi perdamaian sering kali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi negara-negara besar. Model “mineral-for-security” yang diusulkan oleh DRC kepada AS merupakan contoh nyata dari pendekatan transaksional dalam diplomasi, di mana stabilitas keamanan ditukar dengan akses terhadap sumber daya alam. Pendekatan ini bukan hal baru, namun selalu menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan perdamaian dan keadilan ekonomi bagi negara-negara sumber daya.

Praktik terbaik dalam penyelesaian konflik menekankan pentingnya inklusivitas, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat lokal. Namun, dalam kasus ini, absennya kelompok bersenjata utama dalam negosiasi dan minimnya keterlibatan masyarakat sipil menimbulkan tanda tanya tentang legitimasi dan efektivitas kesepakatan. Selain itu, integrasi ekonomi yang terlalu berfokus pada ekstraksi sumber daya tanpa pembangunan berkelanjutan dapat memperparah ketimpangan dan konflik di masa depan.

Studi Kasus: Dampak Kesepakatan terhadap Masyarakat Lokal dan Industri

Studi kasus di timur DRC menunjukkan bahwa perdamaian yang hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi eksternal sering kali mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal. Kelompok masyarakat sipil dan LSM di DRC telah menyuarakan kekhawatiran bahwa kesepakatan ini hanya akan memperkuat elit lokal dan perusahaan asing, sementara rakyat tetap hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan.

Contoh konkret adalah proyek Lobito Corridor, yang meskipun berpotensi meningkatkan ekspor mineral, belum tentu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Selain itu, praktik penambangan yang tidak bertanggung jawab, seperti penggunaan tenaga kerja anak dan kerusakan lingkungan, masih menjadi masalah serius di kawasan ini.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan AS dan investor global melihat kesepakatan ini sebagai peluang untuk memperkuat posisi mereka di pasar mineral kritis, terutama dalam menghadapi persaingan dengan China. Namun, tanpa pengawasan yang ketat dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, investasi ini berrisiko memperparah ketimpangan dan konflik di masa depan.

Implikasi Jangka Panjang dan Tantangan Ke Depan

Kesepakatan damai yang ditengahi AS ini membawa implikasi jangka panjang yang kompleks. Di satu sisi, perdamaian di timur DRC sangat penting untuk mengakhiri penderitaan jutaan warga dan membuka peluang pembangunan ekonomi. Namun, di sisi lain, orientasi transaksional yang terlalu kuat terhadap sumber daya mineral dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal dan memperkuat ketergantungan pada investasi asing.

Tantangan utama ke depan adalah memastikan bahwa kesepakatan ini benar-benar diimplementasikan, terutama dalam hal pelucutan senjata dan integrasi kelompok bersenjata. Selain itu, penting untuk memensure bahwa investasi ekonomi tidak hanya menguntungkan perusahaan asing, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat lokal, misalnya melalui penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur sosial, dan perlindungan lingkungan.

Kesimpulan dan Langkah ke Depan

Kesepakatan damai antara DRC dan Rwanda yang ditengahi AS merupakan pencapaian penting dalam upaya mengakhiri konflik bersenjata di Afrika. Namun, dorongan utama di balik diplomasi ini adalah kepentingan AS untuk mengamankan akses terhadap sumber daya mineral kritis, yang sangat penting bagi industri teknologi dan pertahanan mereka.

Analisis berbasis bukti menunjukkan bahwa perdamaian yang hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi eksternal berisiko mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal dan memperparah ketimpangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak—termasuk pemerintah DRC, Rwanda, AS, dan masyarakat internasional—untuk memastikan bahwa implementasi kesepakatan ini benar-benar inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Langkah ke depan harus mencakup penguatan mekanisme akuntabilitas, keterlibatan masyarakat sipil, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan bertanggung jawab, perdamaian di timur DRC dapat bertahan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat, bukan hanya bagi perusahaan asing dan negara-negara besar.