Kebijakan imigrasi Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah Mahkamah Agung AS mengizinkan pemerintah melanjutkan deportasi migran ke negara-negara Afrika yang dilanda konflik, seperti Libya dan Sudan Selatan. Langkah ini menandai perubahan besar dalam pendekatan AS terhadap migrasi global, memprioritaskan penegakan hukum dan keamanan nasional, namun menuai kritik tajam dari kelompok hak asasi manusia dan komunitas internasional. Artikel ini membahas secara mendalam dinamika kebijakan tersebut, proses hukumnya, dampak sosial, serta tantangan etis dan politik di balik deportasi ke zona konflik.

Latar Belakang: Dari Retorika Kampanye ke Implementasi Kebijakan

Sejak awal masa jabatannya, Trump menempatkan isu imigrasi sebagai prioritas nasional. Melalui serangkaian perintah eksekutif, ia memperketat penegakan hukum imigrasi, menutup celah suaka, dan menghidupkan kembali kebijakan deportasi massal, termasuk ke negara-negara ketiga yang bukan negara asal migran. Pada Mei 2025, pemerintahannya meminta Mahkamah Agung untuk mencabut larangan sementara terhadap deportasi ke negara ketiga, dan pada 23 Juni, Mahkamah Agung mengabulkan permintaan ini, meski perkara utamanya masih menunggu putusan pengadilan banding.

Kebijakan ini memungkinkan pemindahan migran ke negara-negara dengan kondisi sangat berbahaya, tanpa pemberitahuan sebelumnya atau akses ke jalur hukum yang memadai. Negara-negara tujuan seperti Libya dan Sudan Selatan dikenal dengan konflik bersenjata, pelanggaran HAM, dan lemahnya infrastruktur kemanusiaan.

Proses dan Praktik Deportasi: Dari Penahanan hingga Pemindahan

Proses deportasi dimulai dengan penahanan migran yang tidak memiliki dokumen resmi. Setelah melalui pengadilan imigrasi, mereka yang diputuskan untuk dideportasi akan dipindahkan ke negara tujuan, bahkan jika negara tersebut bukan negara asal mereka. Kasus terbaru melibatkan delapan migran dari Myanmar, Kuba, Vietnam, Laos, Meksiko, dan Sudan Selatan—hanya satu orang yang benar-benar berasal dari Sudan Selatan. Mereka sempat diterbangkan ke Sudan Selatan, namun akhirnya diperintahkan kembali dan kini ditahan di pangkalan militer AS di Djibouti.

Pemerintah AS beralasan bahwa negara asal mereka menolak menerima kembali para migran, sehingga negara ketiga menjadi opsi terakhir. Dalam beberapa kasus, pemerintah AS bahkan menawarkan insentif finansial kepada negara-negara seperti Libya dan Sudan Selatan agar bersedia menerima deportasi.

Negara Tujuan: Mengapa Negara Konflik?

Pilihan negara tujuan deportasi seperti Libya dan Sudan Selatan menimbulkan kontroversi besar. Libya, misalnya, telah terpecah sejak 2011 dan dikenal dengan pelanggaran HAM berat terhadap migran, termasuk penahanan ilegal dan kekerasan. Sudan Selatan juga dikenal dengan konflik bersenjata, kelaparan, dan kemiskinan ekstrem. Departemen Luar Negeri AS sendiri memperingatkan warganya untuk tidak bepergian ke kedua negara ini karena tingginya risiko kejahatan, penculikan, dan konflik bersenjata.

Pemerintah AS menilai kebijakan ini sebagai upaya menekan migrasi ilegal dan memperkuat keamanan nasional. Namun, kenyataannya, banyak negara tujuan tidak memiliki kapasitas kemanusiaan untuk menampung migran dan sering kali menolak menerima mereka, kecuali di bawah tekanan ekonomi atau diplomatik.

Kritik dan Kekhawatiran Hak Asasi Manusia

Kebijakan deportasi ke negara konflik menuai kecaman luas dari organisasi hak asasi manusia. Aliansi Migran Internasional (IMA) menilai langkah ini tidak manusiawi dan melanggar prinsip non-refoulement—prinsip hukum internasional yang melarang pengembalian individu ke negara di mana mereka berisiko menghadapi penganiayaan atau kematian. Banyak migran yang dideportasi kehilangan akses terhadap proses hukum, bantuan hukum, dan perlindungan internasional, sehingga sangat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.

Hakim Distrik Brian Murphy sempat memblokir kebijakan ini, menilai para migran tidak diberi cukup waktu dan kesempatan untuk membela diri, termasuk mengajukan bukti bahwa mereka bisa menghadapi penyiksaan atau kematian jika dideportasi. Namun, Mahkamah Agung membatalkan putusan ini, sehingga pemerintah dapat melanjutkan deportasi tanpa proses hukum yang memadai.

Dalam dissent-nya, Hakim Sonia Sotomayor menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Agung ini dapat “menempatkan ribuan orang dalam bahaya kekerasan di tempat-tempat yang jauh lebih berbahaya daripada kemungkinan terburuk yang dibayangkan pengadilan distrik”.

Dampak Sosial dan Politik: Ketegangan Domestik dan Internasional

Di dalam negeri AS, kebijakan ini memicu polarisasi tajam. Pendukung Trump melihatnya sebagai langkah tegas untuk menjaga keamanan nasional, sementara oposisi dan kelompok HAM menilai kebijakan ini kejam dan tidak efektif dalam jangka panjang. Beberapa negara bagian bahkan mendeklarasikan diri sebagai “kota perlindungan” dan menolak membantu pelaksanaan deportasi.

Secara internasional, kebijakan ini memperburuk hubungan AS dengan negara-negara Afrika, terutama yang menolak menerima migran yang bukan warganya sendiri. Negara-negara seperti Eritrea, Guinea, dan Sierra Leone pernah dikenai sanksi karena menolak deportasi dari AS. Sementara itu, negara-negara yang menerima deportasi sering kali melakukannya di bawah tekanan ekonomi atau diplomatik, bukan atas dasar kemanusiaan.

Analisis: Efektivitas dan Risiko Kebijakan Deportasi ke Zona Konflik

Secara teori, kebijakan deportasi massal dapat mengurangi jumlah migran ilegal dalam jangka pendek. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini justru menimbulkan tantangan baru: meningkatnya risiko pelanggaran HAM, beban kemanusiaan di negara tujuan, dan potensi radikalisasi akibat perlakuan tidak adil terhadap migran. Selain itu, deportasi ke negara konflik sering kali tidak menyelesaikan akar masalah migrasi, seperti kemiskinan, kekerasan, dan ketidakstabilan politik di negara asal.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan keras tanpa solusi jangka panjang hanya akan menciptakan siklus baru migrasi dan penderitaan manusia. Banyak ahli hukum dan kemanusiaan menekankan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis hak asasi, seperti reformasi sistem suaka, kerja sama internasional, dan investasi pada pembangunan di negara asal migran.

Kesimpulan: Menimbang Keamanan dan Kemanusiaan

Deportasi migran ke negara-negara Afrika yang dilanda konflik adalah kebijakan yang sangat kontroversial, dengan implikasi besar bagi hak asasi manusia, stabilitas regional, dan reputasi global Amerika Serikat. Meski didorong oleh kepentingan keamanan nasional, kebijakan ini berisiko menempatkan ribuan orang dalam bahaya nyata dan memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan yang sudah rapuh.

Ke depan, AS dan komunitas internasional perlu mencari jalan tengah yang menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan perlindungan hak asasi manusia. Solusi jangka panjang harus mencakup reformasi kebijakan migrasi, peningkatan kerja sama internasional, dan investasi pada pembangunan serta stabilitas di negara-negara asal migran. Hanya dengan demikian, migrasi global dapat dikelola secara adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

Referensi:
The Conversation
MetroTV News
Atlantic Council
Africanews
We Are Migrants
Reuters
MetroTV News